Muara Bulian (Diskominfo), Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Batang Hari, Sehan SE, M.Si memimpin jalannya FKPPID (Forum Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam rangka membahas Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Informasi Publik.  Forum yang digelar pada Rabu, 12 Desember 2018 ini bertempat di Ruang Rapat Dinas Kominfo dengan dihadiri oleh Para Sekretaris OPD selaku PPID Pembantu. Dalampaparannya, Kepala Dinas Kominfo mengingatkan bahwa PPID Pembantu dari setiap OPD harus pro-aktif untuk menyampaikan Informasi Publik kepada Kominfo. Sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan sesuai arahan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Turut hadir dalam Forum tersebut, Kabag Hukum Setda Batang Hari, Mula P. Rambe, S.Sos, MH dan Kasi PIP Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Syahrul Hanafi Simanjuntak, SE, yang menekankan pentingnya aktivasi website PPID dengan partisipasi optimal dari seluruh OPD. Adapun penyusunan Perbup Pengelolaan Informasi Publik ini selanjutnya dibagi menjadi 2 Pokja dengan adanya pembagian tugas dalam membahas isi Ranperbup di antaranya menguatkan regulasi terkait Struktur PPID, PLID (Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi), Kelengkapan PPID, Daftar Informasi, dan LLID (Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi). “LLID iniwajibdisusun oleh tiap OPD paling lambat tiga bulan setelah Tahun Anggaran berakhir”, ungkap Kabid IKP, Raden Sulaiman, SE pada sesi Diskusi Pokja 1. Sementara itu peserta rapat yang tergabung dalam Pokja 2 dan membahas Perbup pada Ruang Sekretaris Dinas Kominfo, mengharapkan adanya koordinasi lanjutan dan kontinu untuk FKPPID ini kedepannya. Menanggapi hal tersebut, Kasi Pengelola Opini dan Aspirasi Publik, Bunga Mardhotillah, S.Si,M.Stat menyambut baik usulan forum, “Kita intensifkan komunikasi di Group WA FKPPID dan kontribusitiap OPD dalam penyediaan Informasi Publik yang berkualitas sangat kami harapkan, baik Informasi yang wajib tersedia setiap saat, berkala, maupun informasi yang bersifat serta merta”, ungkapnya.  RapatPokjaPembahasan Ranperbup Pengelolaan Informasi Publik ini dilanjutkan pada FKPPID Jumat 21 Desember 2018, yang secara lebih spesifik membahas tentang format matriks ketersediaan informasi publik untuk dipenuhi oleh tiap OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari. (bga)