Informasi Profil PPID

Profil Pemerintah Kabupaten Batanghari

KABUPATEN Batang Hari dengan FILOSOFI “ Serentak Bak Regam “ beribukota Muara Bulian dibentuk Tanggal 1 Desember 1948 melalui Peraturan Komisaris Pemerintah RI di Bukit Tinggi No.81/Kom/U tanggal 30 Nopember 1948 dengan Pusat Pemerintahan waktu itu di Jambi, Sekarang kota Jambi, dan merupakan satu dari 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, sedang Provinsi Jambi dibentuk dengan UU Darurat No.19 tahun 1957 bersamaan dengan pembentukan Provinsi Sumatera Barat dan Riau.

Secara historis, pada masa pemerintahan Nurdin sebagai Bupati Pertama 1950 -1952 kawasan Batang Hari masih belum memiliki otonomi dan kedudukan pusat pemerintahan sebagai Daerah Tk. II secara pasti, ini berlangsung hingga masa kepemimpinan M.Djamin Datuk Bagindo 1952-1963, dan Abdul Manaf Bupati ketiga 1953-1954. Namun demikian pembangunan di kawasan Kabupaten Batang Hari terus berjalan. Sejak tahun 1954 cikal bakal pemimpin-pemimpin wilayah Batang Hari dalam hal memperbaiki mekanisme pemerintahan daerah serta mewujudkan berbagai apek pembangunan mulai dirintis sebagai langkah awal menuju pembangunan berikutnya. Tahun 1954-1956 Batanghari dipimpin oleh Bupati Madolangeng, Tahun 1956-1957 R. Sunarto, tahun 1957-1958 dipimpin oleh Ali Sudin, dan Tahun 1958-1966 saat dipimpin oleh H. Bakri Sulaiman terjadi perubahan otoritas pemerintahan. Tahun 1963 Pusat pemerintahan Kabupaten Batang Hari dipindah ke KM.10 Kenali Asam (saat ini masuk wilayah Kota Jambi).

Di Tahun 1965 sesuai UU No.7 Tahun 1965, Kabupaten Batang Hari dimekarkan menjadi 2 Daerah Tingkat II yakni Kabupaten Dati II Batang Hari yang beribukota KM. 10 Kenali Asam dan Kabupaten Tanjung Jabung yang beribukota Kuala Tungkal. Tahun 1966-1968 Kabupaten Batang Hari dipimpin Drs. H.Z. Muchtar DM dan tahun 1968-1979 dilanjutkan oleh Rd. Syuhur. Tahun 1979 Pusat Pemerintahan Kabupaten Batang Hari dipindahkan dari Km. 10 Kenali Asam ke Muara Bulian berdasarkan UU NO. 12 Tahun 1979 dan diresmikan oleh Mendagri Bapak Amir Machmud tanggal 21 Juli 1979. Tahun 1981-1991 Kabupaten Batanghari dipimpin oleh Drs.H. Hasip Kalimuddinsyam. Tahun 1991-2001 Batanghari dipimpin oleh Bupati H.M. Saman Chatib, SH. sejalan dengan era reformasi dan tuntutan otonomi daerah Kabupaten Batang Hari. Berdasarkan UU. No. 54 tahun 1999 dimekarkan kembali menjadi 2, yakni Kabupaten Batang Hari yang beribukota Muara Bulian dan Kabupaten Muaro Jambi yang beribukota Sengeti yang peresmian dilakukan oleh Mendagri di Jakarta bulan Oktober 1999, sehingga saat ini Kabupaten Batanghari memiliki luas wilayah 5.809,43 Km persegi, berpenduduk sampai Desember 2010 sebanyak 240.763 jiwa tersebar pada 8 Kecamatan dengan 100 Desa dan 13 Kelurahan.

Tahun 2001-2006 Kabupaten Batang Hari dipimpin oleh H. Abdul Fattah, SH dengan Wakilnya Ir. Syahirsah, Sy yang menjadi Wakil Bupati pertama sejak Batang Hari berdiri. Tahun 2006-2011 Kabupaten Batanghari dipimpin oleh Bupati Ir. Syahirsah, Sy dengan Wakil Bupati H. Ardian Faisal, SE, MSi (Putra HM. Saman Chatib, SH), sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat untuk yang pertama kali melalui proses Pilkada Langsung. Tahun 2011 Kabupaten Batang Hari dipimpin oleh H. Abdul Fattah, SH dan Sinwan, SH yang menjadi Bupati dan wakil Bupati Batang Hari periode 2011-2016. Pada periode Tahun 2013-2016Kabupaten Batanghari dipimpin oleh Sinwan ,SH sebagai Bupati. Periode baru saat ini dengan mengusung slogan "Batang Hari BERSATU", pasangan Ir. H. Syahirsah. SY dan Hj.Sofia Joesoef, SH terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari untuk tahun pengabdian 2016-2021. Kemudian Muhammad Fadhil Arief dan Bakhtiar sebagai Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Batanghari terpilih pada Pilkada Serentak 2020 untuk periode 2021-2026 dengan Motto Perubahan Menuju Arah Baru BATANG HARI TANGGUH (Terdepan, Agamis, Nyaman, Gotong Royong, Bermutu dan Harmonis) kemudian dirumuskan menjadi 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Batang Hari.

 


Berbagi ke Jejaring Sosial:

Halaman Lainnya..

Seputar PPID
Struktur Organisasi PPID
Visi dan Misi PPID
Tugas PPID
SOP Pelayanan Informasi
Klasifikasi Informasi
Jumlah Pengajuan Layanan
Program dan Kegiatan Strategis Pemkab Batang Hari
SOP Uji Konsekuensi
SOP Pendokumentasian Informasi
Maklumat Pelayanan
SOP Penyusunan Informasi Publik
Tahap Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Prosedur Layanan

Mekanisme Permohonan Informasi
Mekanisme Pengajuan Keberatan
Mekanisme Permohonan Sengketa Informasi
Informasi yang dikecualikan
Penolakan Permohonan Informasi

Ajukan Permohonan Infomasi